Olympic.or.id – Baru-baru ini, dunia maya dikejutkan dengan langkah tegas Rusia yang mendakwa pendiri sekaligus bos besar Telegram, Pavel Durov. Dinas Keamanan Federal (FSB) secara mengejutkan menjerat miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut dengan tuduhan yang sangat serius, yakni memfasilitasi aksi terorisme. Pengumuman mengejutkan ini dirilis pada Rabu (29/7/2026) dan langsung mengguncang publik internasional.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah Rusia secara resmi memasukkan nama Durov ke dalam daftar pencarian orang paling dicari. Mereka bahkan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional yang membuat status Durov naik menjadi buronan lintas negara. Kejadian ini sontak memicu spekulasi liar dan pertanyaan besar di kalangan pengguna Telegram di seluruh penjuru dunia.
Dalam pernyataan resminya, FSB melontarkan tudingan keras bahwa platform pesan instan besutan Durov terbukti gagal menindak tegas berbagai kanal, grup obrolan (chat), dan bot yang diduga kuat disalahgunakan oleh badan intelijen Ukraina. Tidak berhenti di situ, FSB juga menyoroti bagaimana kelompok teroris dan ekstremis dengan leluasa memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk melancarkan aksi jahat mereka.
Menurut pengakuan FSB, saluran-saluran yang berbahaya itu ternyata digunakan secara sistematis untuk merencanakan dan mengoordinasikan berbagai aksi sabotase yang meresahkan. Mulai dari merancang serangan teroris yang mematikan, merencanakan pembunuhan massal, hingga melancarkan serangan penipuan siber canggih yang menyasar berbagai wilayah strategis di Rusia. Kondisi ini jelas memaksa pemerintah untuk bertindak cepat.
FSB bahkan menambahkan fakta mencengangkan bahwa intelijen Ukraina diduga memanfaatkan Telegram sebagai medan perang digital. Mereka diklaim aktif menggunakan platform tersebut untuk merekrut warga negara Rusia agar bersedia terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Tentu saja, praktik ini semakin memperparah ketegangan dan mendorong FSB untuk mengambil langkah hukum yang lebih agresif terhadap sang CEO.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Durov maupun tim Telegram mengenai dakwaan terbaru yang menghantam keras tersebut. Namun, yang menarik perhatian publik adalah respons unik yang muncul tak lama setelah kabar geger itu menyebar. Akun resmi Telegram di platform X dengan berani mengunggah gambar Pavel Durov sedang mengacungkan jari tengahnya, seolah menjadi sindiran halus atas tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Perjalanan Telegram sendiri dimulai pada tahun 2013 ketika Pavel Durov bersama saudaranya, Nikolai Durov, mendirikan aplikasi pesan instan dengan logo pesawat kertas yang ikonik tersebut. Kini, aplikasi ini telah menjelma menjadi raksasa komunikasi global yang dengan bangga mengklaim memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif yang tersebar di seluruh dunia. Jumlah fantastis ini menjadikan Telegram sebagai salah satu aplikasi paling berpengaruh di planet ini.
Diselidiki di Rusia Sejak April Lalu, Konflik Makin Memanas
Kasus hukum terbaru ini sebenarnya bukanlah konflik instan, melainkan puncak dari ketegangan panjang yang telah membara antara Durov dan pemerintah Rusia. Durov, yang lahir di Rusia dan mengawali kariernya di sana sebelum memilih hengkang ke luar negeri, sempat mengungkapkan fakta mengejutkan pada awal 2026 bahwa otoritas Rusia telah membuka penyelidikan pidana terhadap dirinya. Pengakuan ini sontak menambah daftar panjang konflik keduanya.
Durov dengan tegas menilai bahwa penyelidikan yang dilancarkan tersebut hanyalah dalih dan permainan politik semata. Menurutnya, langkah itu hanyalah upaya licik untuk membatasi akses publik terhadap platform Telegram yang ia bangun dengan susah payah. “Mereka jelas berusaha membungkam hak atas privasi dan kebebasan berbicara yang seharusnya dilindungi,” ujar Durov dengan nada kesal saat mengomentari situasi tersebut beberapa waktu lalu.
Bahkan pada April 2026, Durov mengungkapkan fakta tak terduga bahwa surat panggilan tersangka atas nama “P.V. Durov” dikirimkan ke apartemen lamanya di Rusia, tempat ia tinggal sekitar dua puluh tahun silam. Momen ini jelas membuatnya terkejut sekaligus geli. Kala itu, ia dengan sinis menyindir bahwa pemerintah Rusia kemungkinan besar menganggap dirinya bersalah hanya karena berani membela Pasal 29 dan Pasal 23 Konstitusi Rusia yang menjamin kebebasan berbicara serta hak atas komunikasi pribadi.
Yang lebih mengejutkan lagi, jika Durov dinyatakan bersalah oleh pengadilan Rusia, maka konsekuensinya sangat mengerikan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia berpotensi menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Ancaman ini tentu menjadi beban berat bagi sang miliarder yang selama ini vokal memperjuangkan kebebasan digital.
Hubungan antara Telegram dan pemerintah Rusia memang telah diwarnai oleh ketegangan sejak lama. Di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, Rusia secara agresif memperketat pengawasan terhadap jagat maya. Mereka mengesahkan berbagai regulasi yang sangat membatasi pergerakan platform-platform digital, sehingga iklim kebebasan internet menjadi semakin tercekik.
Bahkan platform raksasa seperti Facebook, Instagram, dan X telah diblokir total di Rusia. YouTube juga tidak luput dari sasaran dengan diberlakukannya kebijakan throttling yang memperlambat akses secara signifikan. Sementara itu, aplikasi pesan populer seperti Signal dan Viber juga turut diblokir. WhatsApp dan Telegram berkali-kali dikenai pembatasan, bahkan Rusia sempat berupaya memblokir Telegram pada periode 2018 hingga 2020, meskipun usaha tersebut akhirnya gagal total.
Menariknya, jejaring sosial VKontakte (VK) yang dulunya didirikan oleh Durov, kini berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Kremlin. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menguasai ekosistem digital nasional. Di sisi lain, pemerintah juga gencar mempromosikan aplikasi pesan nasional bernama MAX sebagai alternatif Telegram yang dianggap lebih “patriotik”. Aplikasi ini dipromosikan sebagai platform terpadu yang menggabungkan layanan pesan instan, layanan pemerintah, hingga pembayaran digital.
Namun, para pengkritik justru menilai MAX berpotensi menjadi alat pengawasan yang ampuh bagi pemerintah. Hal ini karena aplikasi tersebut secara terbuka menyatakan kesiapannya membagikan data pengguna kepada otoritas apabila diminta, sebuah praktik yang jelas mengancam privasi. Sejumlah pakar keamanan siber juga menyoroti kelemahan fatal bahwa aplikasi tersebut tidak menerapkan sistem enkripsi end-to-end yang melindungi percakapan pengguna.
Sempat Ditangkap di Prancis, Durov Bantah Semua Tuduhan
Kasus ini semakin menegaskan bahwa ini bukan pertama kalinya Durov berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pada tahun 2024, Pavel Durov sempat mengalami pengalaman pahit ditangkap di Prancis akibat dugaan bahwa Telegram tidak cukup aktif dalam mencegah aktivitas kriminal di platformnya. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya mencakup berbagai kejahatan serius seperti perdagangan narkoba dan penyebaran materi eksploitasi seksual anak yang meresahkan.
Otoritas Prancis juga menilai bahwa Telegram kurang kooperatif dalam menanggapi permintaan penegak hukum, sehingga hal ini menambah daftar masalah yang membelit Durov. Menghadapi tekanan tersebut, Durov dengan tegas membantah seluruh tuduhan dan menyatakan bahwa Telegram sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk melindungi aktivitas ilegal. Ia berulang kali menegaskan bahwa platformnya siap bekerja sama untuk memberantas kejahatan selama dilakukan sesuai prosedur.
Pada Maret 2025, Durov mengumumkan bahwa ia telah kembali ke Dubai, tempat perusahaan Telegram berkantor pusat sekaligus lokasi yang saat ini ia tinggali. Kabar ini berhasil mengendurkan ketegangan publik yang mengkhawatirkan nasibnya. Namun hingga berita ini ditulis, keberadaan terbaru Durov belum diketahui secara pasti, menimbulkan spekulasi di mana ia sekarang berada.
Yang menarik, unggahan terakhirnya di aplikasi bikinannya pada pekan lalu mengindikasikan bahwa dirinya sempat berkunjung ke Georgia. Ia bahkan menyatakan harapannya untuk bisa segera kembali lagi ke negara tersebut dalam waktu dekat, menunjukkan mobilitasnya yang masih tinggi meskipun sedang dalam tekanan besar dari pemerintah Rusia.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
