Olympic.or.id – Pemerintah Rusia baru saja menarik tuas darurat. Mereka secara resmi membatasi akses ke WhatsApp dan berencana menyegel total aplikasi pesan milik raksasa teknologi Meta itu. Pihak WhatsApp pun buka suara dan mengonfirmasi kabar mengejutkan ini melalui unggahan resmi di platform X (yang dulu kita kenal sebagai Twitter). Mereka bukannya diam saja, melainkan langsung angkat bicara.
“Hari ini, pemerintah Rusia dengan sengaja mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya,” ungkap WhatsApp dalam pernyataannya. Mereka menilai langkah Kremlin ini bukan sekadar regulasi, melainkan upaya sistematis untuk memaksa warganya pindah ke “aplikasi pengawasan buatan dalam negeri”. Dengan nada prihatin, mereka menjelaskan bahwa kebijakan ini jelas merupakan sebuah langkah mundur yang sangat besar. Dampaknya? Sekitar 100 juta pengguna setia mereka di Negeri Beruang Merah kini terisolasi dari jaringan global.
Meski situasi begitu genting, WhatsApp tak tinggal diam. Mereka berjanji akan terus berjuang di belakang layar. “Kami akan terus melakukan segala daya upaya agar para pengguna di Rusia tetap bisa terhubung dengan orang-orang tersayang,” imbuh mereka penuh semangat, menunjukkan komitmen di tengah badai.
Laporan dari media ternama Financial Times menambahkan fakta baru. Aplikasi hijau ini telah resmi dihapus dari direktori online Roskomnadzor. Bagi yang belum tahu, Roskomnadzor ini adalah semacam badan pengawas komunikasi super kuat di Rusia, yang berwenang mengatur lalu lintas digital warganya.
Kremlin Buka Suara: Ada Jalan Damai, Asal…
Menariknya, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, buka suara dengan nada yang sedikit berbeda. Ia membuka secercah peluang, namun dengan syarat yang berat. “Apabila Meta selaku induk perusahaan WhatsApp bersedia patuh dan menundukkan diri pada undang-undang Rusia,” jelasnya, “maka layanan ini kemungkinan besar bisa bernapas lega dan diakses normal kembali sepenuhnya.” Namun, ia langsung memberi peringatan keras. “Jika perusahaan tetap pada pendiriannya dan menolak kompromi, dengan kata lain menunjukkan ketidaksiapan untuk berdialog dengan pemerintah Rusia, maka saya bisa katakan dengan tegas, tidak akan ada peluang untuk pemulihan sama sekali,” tegas Peskov seperti dikutip dari Reuters.
Sebenarnya, sinyal buruk ini sudah mulai terasa sejak akhir tahun lalu. Tepatnya sekitar akhir Desember, saat masyarakat Rusia bersiap merayakan Natal, pemerintah mulai membatasi akses WhatsApp. Mereka melakukannya secara bertahap hingga akhirnya total seperti sekarang.
Alasan yang dikemukakan pun tetap sama. Rusia menuding WhatsApp sebagai aplikasi pembangkang yang tidak patuh pada regulasi lokal. Juru bicara Roskomnadzor mengeluarkan pernyataan keras yang cukup mencengangkan. “WhatsApp terus menerus melanggar hukum Rusia. Kami memiliki bukti bahwa aplikasi perpesanan ini kerap digunakan untuk mengorganisasi aksi teror di wilayah negara, merekrut para pelaku kejahatan, serta menjadi sarana penipuan dan tindak kriminal lain terhadap warga kami,” tuduhnya seperti dilansir dari Straits Time.
Akibat pemblokiran ini, keresahan pun meluas. Ribuan pengguna WhatsApp di Rusia mengeluh di berbagai forum. Bayangkan, di momen spesial Natal dan Tahun Baru, komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Mereka tidak bisa mengirim ucapan, bertukar foto, atau sekadar menelepon keluarga yang jauh.
Bukan Cuma WhatsApp, Telegram Jadi Korban Selanjutnya
Namun, WhatsApp bukanlah korban pertama dalam drama sensor digital ini. Sebelumnya, pemerintah Rusia juga sudah membatasi akses ke Telegram, aplikasi pesan populer lainnya. Alasannya pun serupa. Pemerintah mengklaim pembatasan ini mereka lakukan demi melindungi masyarakat dari ancaman “kriminal dan terorisme”. Roskomnadzor kembali mengulangi narasi yang sama. “Data pribadi warga negara kami tidak terlindungi di platform asing itu. Selain itu, tidak ada langkah efektif yang diambil untuk menangkal penipuan atau penyalahgunaan layanan pesan untuk tujuan kriminal dan terorisme,” kata juru bicara tersebut. Sama seperti WhatsApp, mereka berjanji akan melonggarkan pembatasan jika Telegram mau patuh terhadap regulasi dan hukum yang berlaku di Rusia.
Jika kita tarik benang merahnya, mengutip laporan BBC, akar masalahnya sebenarnya sederhana. Pemerintah Rusia selama ini mendorong WhatsApp dan Telegram untuk menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri, sesuai aturan yang mereka tetapkan. Tampaknya, keengganan Meta dan Telegram untuk menuruti kemauan ini lah yang membuat Kremlin naik pitam.
Ketegangan ini semakin memanas sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 lalu. Perselisihan antara perusahaan teknologi asing dengan pemerintah terus berlanjut. Bahkan, pada tahun 2023, Rusia pernah membatasi akses layanan Google dan Zoom, terutama di wilayah Oblast Donetsk, Ukraina Timur, yang menunjukkan pola perilaku yang konsisten.
Diminta Pindah ke Aplikasi Buatan Anak Bangsa
Ingat pernyataan WhatsApp di awal? Ya, pemerintah Rusia memang sedang getol mendorong warganya untuk migrasi ke aplikasi lokal bernama Max. Max ini didesain bukan sekadar aplikasi pesan biasa. Mereka merancangnya sebagai aplikasi serba ada alias super-app, mirip dengan WeChat yang sangat populer di China. Mulai dari chat, pembayaran, hingga layanan pemerintahan, semuanya bisa mereka lakukan di sana.
Sejak awal tahun 2025, pemerintah bahkan mewajibkan aplikasi Max terinstal secara bawaan di seluruh perangkat baru yang mereka jual di Rusia. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban. Selain itu, seluruh pegawai sektor publik yang bekerja untuk pemerintah, para guru, dan siswa juga wajib menggunakan aplikasi Max untuk keperluan sehari-hari.
Pavel Durov, CEO Telegram yang juga kelahiran Rusia, ikut angkat bicara. Ia mencurigai bahwa pemblokiran Telegram dan WhatsApp ini adalah strategi jitu pemerintah untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi dalam negeri. Tujuannya? Menurut Durov, tak lain dan tak bukan adalah untuk pengawasan massal dan sensor politik. Ia mencontohkan Iran yang menggunakan strategi serupa. Mereka juga membatasi Telegram dan mewajibkan warganya menggunakan aplikasi lokal. Namun, masyarakat Iran yang cerdas mencari berbagai cara agar tetap bisa menggunakan layanan Telegram favorit mereka. “Membatasi kebebasan warga negaranya sendiri tidak akan pernah menjadi jawaban yang tepat,” tegas Durov.
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
