Olympic.or.id – Perusahaan teknologi Microsoft secara mengejutkan mengonfirmasi telah menyerahkan kunci enkripsi BitLocker mereka kepada Federal Bureau of Investigation (FBI). Lebih detailnya, penyerahan ini mereka lakukan untuk mematuhi surat perintah penggeledahan dalam sebuah kasus penipuan di Guam, wilayah kepulauan Amerika Serikat, pada tahun lalu. Sebagai informasi, BitLocker sendiri merupakan perangkat lunak enkripsi bawaan Windows yang berfungsi melindungi data di hard drive PC. Pada intinya, dengan BitLocker aktif, data akan terkunci secara otomatis ketika perangkat hilang, dicuri, atau gagal login berulang kali.
Sorotan Publik dan Kekhawatiran Ahli
Yang membuat kasus ini begitu istimewa, ini merupakan pertama kalinya penyerahan kunci pemulihan BitLocker ke penegak hukum terungkap ke publik. Perlu diketahui, informasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh media Forbes. Meskipun bertujuan membantu penegakan hukum, langkah Microsoft ini justru memicu kekhawatiran besar di kalangan komunitas keamanan siber. Misalnya saja, pakar kriptografi dari Johns Hopkins University, Matthew Green, menilai proses penyerahan kunci ke pihak berwenang tergolong terlalu mudah.
Dengan tegas Green menyatakan, “Dulu Anda bisa berasumsi bahwa setiap lembaga penegak hukum Federal yang melakukan ini akan beroperasi dalam batas hukum. Kalau sekarang, siapa yang tahu. Saya tentu tidak ingin menjadi seorang jurnalis yang bergantung pada Bitlocker,” ungkapnya melalui media sosial Bluesky, sambil mengutip artikel tentang penggerebekan FBI di rumah seorang jurnalis Washington Post.
Mekanisme Cloud: Kemudahan yang Berisiko Ganda
Berdasarkan laporan, Microsoft menyerahkan kunci pemulihan BitLocker agar FBI dapat mengakses data di tiga laptop Windows yang disita. Sebenarnya, seperti kebanyakan perangkat Windows, BitLocker pada laptop tersebut aktif secara default. Pada prinsipnya, data yang terkunci BitLocker bisa dibuka menggunakan kunci pemulihan (recovery key). Selanjutnya, kunci ini dapat pengguna simpan secara lokal, atau mereka cadangkan ke layanan cloud Microsoft.
Memang, opsi cloud ini sangat perusahaan anjurkan untuk memudahkan pemulihan data ketika pengguna lupa kata sandi. Akan tetapi, fitur pencadangan ke cloud inilah yang juga memungkinkan pihak ketiga, termasuk penegak hukum, mengakses data pengguna apabila memiliki dasar hukum yang sah. Menanggapi hal ini, juru bicara Microsoft menyatakan kepada Forbes, “Walau kunci recovery menawarkan kemudahan, hal itu juga membawa risiko akses yang tidak diinginkan, sehingga Microsoft percaya bahwa pelanggan berada dalam posisi terbaik untuk memutuskan, bagaimana mengelola kunci mereka.”
Lebih lanjut, perwakilan Microsoft itu juga mengungkap bahwa perusahaan menerima sekitar 20 permintaan kunci pemulihan BitLocker setiap tahun. Namun demikian, Microsoft tidak dapat memenuhi permintaan tersebut apabila kunci tidak dicadangkan ke cloud. Khusus untuk kasus ini, penyerahan kunci pemulihan berkaitan dengan penyelidikan FBI terhadap jaringan penipuan Program Bantuan Pengangguran Pandemi di Guam. Dalam operasi itu, beberapa orang didakwa, termasuk anggota keluarga Wakil Gubernur Guam, Josh Tenorio. Berdasarkan siaran berita media lokal, surat perintah penggeledahan mengungkap bahwa penyelidik memang secara spesifik membidik kunci pemulihan BitLocker dari tiga laptop yang disita dalam penggerebekan FBI di sebuah bisnis milik saudara perempuan wakil gubernur, Charissa Tenorio.
Dokumen tersebut menunjukkan Microsoft menyerahkan kunci pemulihan kepada FBI pada 10 Februari 2025. Di sisi lain, Matthew Green juga memperingatkan, kemudahan Microsoft menyerahkan kunci pemulihan membuka risiko pihak lain juga dapat mengakses data pengguna yang sama, dihimpun dari Gizmodo.
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
